Melanie Haider

PBB (jurnalbesuki.com) - satu dekade terakhir, lebih dari dua juta anak meninggal akibat konflik bersenjata dan sejuta lebih menjadi yatim atau terpisah dari keluarga mereka. Namun bagi anak-anak yang terpapar perang, kerugian ini hanya sedikit dari biaya tinggi yang dibayar anak-anak, menurut Dana PBB untuk Anak-anak (Unicef).

 

Anak-anak dalam konflik bersenjata terus berisiko untuk direkrut sebagai tentara anak, meski pemerintah dan organisasi berupaya menemukan dan menerapkan solusi baru guna mencegah perekrutan anak di bawah usia 18 tahun.

Namun dalm diskusi seputar perlindungan anak, titik berat seringkali ditempatkan pada kerja organisasi-organisasi internasional, yang “terkadang merusak kerja yang bertangung-jawab dan penting yang dilakukan pemerintah mereka sendiri,” kata Radhika Coomaraswamy, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan anak-anak dan konflik bersenjata, dalam sebuah panel di markas besar PBB di New York, 10 Oktober.

Model Kolombia
Dalam upaya menghentikan perekrutan anak-anak oleh kelompok bersenjata, Kolombia merupakan salah satu negara yang pertama menerapkan model pencegahan. Ini termasuk sistem peringatan dini, di mana keluarga didorong untuk melaporkan ketika seorang anak meninggalkan rumah dan direkrut kelompok gerilyawan.

Lebih dari empat dekade, negara ini menanggung beban konflik berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok kekerasan bersenjata seperti Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pada 2010, PBB melaporkan perekrutan anak di 19 dari 32 departemen di Kolombia, atau distrik secara geografis, yang menunjukkan bahwa penggunaan dan perekrutan anak-anak oleh kelompok-kelompok ilegal begitu sistematis dan meluas.

Beatriz Linares, ahli hak anak yang turut dalam panel PBB, mengatakan bahwa komisi lintasektoral yang dikepalai wakil presiden Kolombia dibentuk pada 2007 untuk mencegah perekrutan tentara anak.

Komisi itu memungkinkan pemerintah melakukan intervensi secara sistematis, ujarnya. Selain itu, pemerintah menetapkan sejumlah faktor risiko guna mengidentifikasi anak-anak yang rentan perekrutan.

Juga wilayah-wilayah berisiko tinggi, dengan indeks kekerasan seksual dan domestik yang tinggi, di mana terdapat kelompok-kelompok bersenjata ilegal. Anak-anak yang terputus masa-depan dan pendidikannya, plus hidup dalam kemiskinan akut, lebih rentan direkrut sebagai tentara anak.

Langkah penting lain, kata Linares, menetapkan beragam risiko anak-anak melalui sistem deteksi dini di kampung-kampung dan perkotaan tempat adanya pertanda perekrutan. Model ini diperkenalkan di 116 kotamadya, atau hampir 11 persen dari seluruh kota di negara tersebut.

Linares berkata kepada IPS, melalui kerja dengan partisipasi masyarakat di wilayah berisiko tinggi, pemerintah mendorong keluarga untuk melaporkan anak-anak mereka yang meninggalkan rumah, sehingga negara dapat segera bergerak dan mencegah perekrutan secara efektif.

“Di Kolombia, 85 persen anak-anak dikaitkan dengan FARC dan ELN, entah karena mereka kiri, letih dipukuli, lelah dianiaya, atau karena tak bisa pergi sekolah. Tak ada yang tahu besarnya masalah, karena anak-anak meninggalkan rumah dan keluarga tak melaporkan,” katanya.

“Perekrut memiliki strategi mengesankan –mereka memberikan anak-anak miskin itu iPod, Mp3, komputer, dan mereka mengundang anak-anak bermain video game. Dengan cara itu mereka menjerat anak-anak, dan ketika anak-anak menyadarinya, tak ada jalan keluar,” kata Linares.

Mengatasi masalah ini sungguh sulit. Kolombia ialah sebuah negara besar dan punya banyak hutan tempat para gerilyawan bisa bersembunyi.

“Tantangannya adalah bekerja secara langsung dengan anak-anak dan masyarakat,” kata Linares.

“Tapi mungkin hal terpenting adalah kita fokus pada bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya, bagaimana kita bisa memastikan sebuah lingkungan yang baik, sehingga anak-anak itu tak memilih kabur dari rumah untuk tinggal bersama para gerilyawan bersenjata,” kata dia, menyimpulkan.

“Mereka punya daya tahan luarbiasa”
Ishmael Beah, mantan tentara anak selama perang sipil di Sierra Leone dan penulis A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier, menekankan penting dan perlunya kepercayaan antara anak-anak muda dan pemerintah. Dia mengatakan, dari waktu ke waktu, anak-anak yang terkena dampak perang justru mulai meminta organisasi nonpemerintah terpercaya untuk meminta perlindungan.

“Langkah-langkah yang kuat tak diambil pemerintah untuk langsung menghubungkan mereka dengan remaja dan anak-anak muda dan dengan masyarakat, demi membangun kembali kepercayaan yang telah rusak,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya menyediakan dukungan psikologis guna mencegah anak-anak kembali ke kelompok bersenjata begitu mereka keluar dari pusat rehabilitasi. Memastikan bahwa anak-anak menerima dukungan besar dari keluarga atau kelompok yang berfungsi seperti keluarga membantu anak-anak, “sehingga mereka merasa diterima kembali dalam kehidupan masyarakat yang normal”.

“Dalam kasus seperti umumnya di Afrika Barat, kami menemukan banyak anak muda pergi ke negara lain dan ikut berperang, karena sekali lagi saya juga bisa berpikir sama bila hidup saya tak berarti.”

Beah berkata kepada IPS, konsensus umum di antara anak-anak yang terkena dampak perang adalah mereka ingin didengar dan ingin menjadi bagian dari kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak.

“Beberapa dari anak-anak muda ini, meski sangat muda, adalah sangat matang, terkiat kenyataan bahwa mereka sudah melalui hal-hal sulit. Mereka memiliki daya tahan luarbiasa dan mereka punya kecerdasan mengagumkan yang bisa dipakai,” kata Beah.

“Tapi untuk beberapa alasan, umumnya setiap orang merasa frustasi, sehingga mereka tak mengutarakan perasaan mereka dan bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari solusi.”

Karena sudah terbebas dari seorang tentara anak dan ingin mencurahkan perhatian pada isu itu, Beah menjadi jurubicara bagi anak-anak yang terkena dampak perang, ditunjuk organisasi seperti PBB untuk berbagi cerita dan menawarkan nasihat.

Kisah Beah adalah salah satu harapan tapi bukan norma. Harapan dan kesempatan masih belum tersedia bagi sekitar 300.000 tentara anak, yang terlibat dalam lebih dari 30 konflik di seluruh dunia saat ini.(pantau/jb5)


Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS (Inter Press Service) Asia-Pasifik