Irfan Ahmed

Lahore (jurnalbesuki.com) – Sebuah ketukan di pintu depan rumahnya membuat Beenish, ibu rumahtangga berusia 28 tahun asal Lahore, dilema. Haruskah dia mengizinkan relawan perempuan memberikan vaksin polio oral (OPV) untuk anak laki-lakinya yang berusia dua tahun atau tidak?

 

Biasanya dia tak sesulit ini untuk mengambil keputusan. Tahun lalu, Beenish tak ragu menerima pemberi layanan itu di rumahnya untuk melakukan prosedur sederhana.

Tapi sekarang dia dicekam kecemasan akan potensi bahaya dari vaksin itu.

Ketakutannya bukan tanpa dasar.

Lahore, ibukota provinsi Punjab yang padat penduduk di Pakistan, masih belum pulih akibat kematian lebih dari 125 penduduknya yang menderita reaksi merugikan dari Isotab. Isotab adalah sebuah merek OPV yang didistribusikan Punjab Institut Kardiologi (PIC), dikelola pemerintah, untuk sejumlah besar penderita penyakit jantung.

Tes laboratorium kemudian menunjukkan bahwa setiap tablet mengandung zat antimalaria Pyrimethamine dalam jumlah lebih dari 14 kali dosis mingguan yang direkomendasikan untuk penderita malaria.

“Saya tak bisa mempercayakan hidup anak saya kepada orang-orang ini. Ketidaefisienan pemerintah dan bahaya terkait obat-obatan bebas (membahayakan) kita semua,” kata Beenish kepada IPS.

Tragedi yang menimpa para penderita jantung memicu kritik keras terhadap pemerintah dari masyarakat.

Tak adanya mekanisme regulasi obat yang cukup baik di tingkat provinsi juga jadi sorotan sebagai masalah utama kesehatan.


Menghambat kampanye pemberantasan polio

Ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan masyarakat melemahkan prakarsa antipolio, terutama di Punjab.

Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF) memperkirakan, sekitar 700 ribu anak di provinsi ini tak mendapatkan imunisasi karena berbagai alasan. Dengan meluasnya ketakutan akan kontaminasi dan sejumlah keluarga yang menolak vaksinasi, para ahli medis khawatir jumlah tersebut akan meningkat.

Pakistan merupakan satu dari empat negara di dunia tempat virus polio yang ganas masih merajalela. Tiga negara lainnya adalah India, Nigeria, dan Afghanistan.

Dari 326 kasus polio yang dilaporkan di negara-negara tersebut pada 2011, hanya satu yang terdeteksi di India, 52 di Nigeria, 76 di Afghanistan, dan yang mengkhawatirkan sebanyak 197 di Pakistan.

Menurut UNICEF, “Berjangkitnya polio tahunan di Pakistan, yang diperkirakan lebih dari 20 ribu kasus setiap tahun pada awal 1990-an, menurun menjadi sekitar tiga puluh kasus pada 2005. Beberapa tahun lalu Pakistan termasuk negara yang sudah di ambang pemberantasan polio. Rasanya kita sudah berhasil.”

Tapi munculnya lagi tingkat infeksi membuat negara itu menjadi perhatian global, karena ia bertanggungjawab atas lebih dari 60 persen kasus polio di seluruh dunia.

Lembaga pengawas polio global baru-baru ini menemukan bahwa strain tertentu dari virus polio yang endemik di Pakistan telah menjangkau negara-negara lain dan menyebabkan wabah di China dan Afghanistan.

Sementara UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta pemerintah federal dan provinsi mendesak media massa untuk mengurangi liputan negatif mengenai gerakan antipolio, sebuah skandal politik terbaru yang melibatkan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) tampaknya telah merusak upaya berharga yang sudah berjalan beberapa tahun itu.

Menjelang akhir Januari 2011, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mendesak Pakistan untuk melepaskan seorang dokter bernama Shakil Afridi yang ditahan atas tuduhan pengkhianatan.

Atas perintah pejabat CIA, Afridi kabarnya meluncurkan kampanye vaksinasi polio palsu di Abbottabad tahun lalu, menggunakannya sebagai tameng untuk mengumpulkan sampel DNA dari orang-orang yang dianggap keluarga Osama Bin Laden yang sulit dicari. Rencana teliti ini kemudian menambah hingar-bingar perburuan dan kemudian pembunuhan pemimpin Al Qaeda.

“(Sebelum ini) terjadi, orang bisa mengabaikan persepsi negatif tentang vaksin polio, tujuan yang tak beralasan, dan ‘agenda tersembunyi’ mereka, tapi tidak untuk kali ini,” kata Shah Fazal, seorang profesional di sektor pengembangan yang berbasis di utara distrik Mardan, kepada IPS.

“Bagaimana mungkin orang menyangkal sesuatu yang ditegaskan AS sendiri, termasuk medianya?” tanyanya.

Para pemimpin agama dan tetua suku yang sukses menggalang dukungan publik untuk vaksin polio –dengan mematahkan mitos tentang vaksin yang mengancam jiwa, terbuat dari bahan haram atau menyebabkan ketidaksuburan bagi laki-laki maupun perempuan– mendapati upaya mereka terhambat oleh kampanye vaksinasi palsu Afridi.

Bahkan, karena berita rencana CIA yang merembes ke ribuan rumah di seluruh Pakistan melalui pemberitaan koran dan televisi yang sensasional, seluruh kampanye pemberantasan polio di Pakistan mulai mengalami kemunduran.

Dalam upaya membentuk front bersama melawan rentetan liputan media yang negatif, individu dan kelompok-kelompok yang bekerja dalam pemberantasan virus polio telah mengidentifikasi mitra kunci dan berbarengan dengan itu mendekati media, berharap bisa menambah kekuatan.

Pemilihan waktu untuk front persatuan sangat penting karena vaksin polio saat ini didistribusikan di Area Kesukuan yang Diperintah secara Federal (FATA) dan, untuk kali pertama dalam tiga tahun terakhir, di bagian Lower Orakzai Agency –daerah yang selama bertahun-tahun tak dapat diakses karena militansi dan konfrontasi militer antara pemberontak dan pasukan pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat khusus untuk IPS, UNICEF menyatakan, “Para jurnalis Pakistan, pilar utama negara (ini), punya tanggung jawab baik moral maupun profesional untuk menentukan bahwa pemberantasan polio merupakan agenda publik terpenting.”

“Ulasan yang berimbang, reportase yang akurat, verifikasi fakta, analisis kritis terhadap rumor, memisahkan opini individu dari pengetahuan ahli, (dan) menghindari sensasi yang tak perlu benar-benar penting dalam melaporkan tentang polio,” tambahnya.

“Baru-baru ini, media memperbesar beragam spekulasi yang tak berdasar tentang efek samping vaksin polio. Vaksin polio oral yang digunakan di Pakistan manjur, aman, dan mujarab. Ia vaksin yang sama yang menurunkan jumlah kasus menjadi hanya lebih dari 30 kasus pada 2007,” bunyi pernyataan itu.

Mueen Ahmed, reporter investigasi Geo TV yang berbasis di Lahore, setuju kepala berita seperti “Vaksin Polio Mengambil Hidup Anak” bisa dilakukan hanya jika laporan otopsi bisa membenarkan klaim tersebut.

Namun dia mengatakan media tak bisa dihentikan untuk mengemukakan kebenaran sekalipun itu tak menyenangkan.

“Jika pemerintah melibatkan vaksinator tak terlatih dengan kurang dari lima dolar per hari dan menyimpan vaksin di tempat terbuka, bagaimana mungkin media tinggal diam?” tanyanya.

Mueen yakin penyakit itu tak dapat dihilangkan tanpa perubahan paradigma menyeluruh secara bersamaan.

“Ketika orang di seluruh negeri mulai mencari vaksinator, bukan (sebaliknya), kita akan berhasil mencapai tujuan kita,” katanya, dan menambahkan bahwa media bisa berperan dalam membawa suatu perubahan mendasar dalam pemikiran publik.

Azhar Mahmood Bhatti, direktur Expanded Programme on Immunisation (EPI) di Punjab, bergerak lebih jauh lagi dengan menyarankan agar UU diterapkan bersamaan dengan liputan media yang bertanggung jawab.

“UU harus (secara tertulis) mewajibkan imunisasi, dan akta kelahiran hanya diterbitkan untuk anak-anak yang memiliki kartu vaksinasi polio mereka,” ujarnya kepada IPS.*(pantau/jb5)




Translated by Farohul Mukthi
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik