Para dokter “peniup peluit” (whistleblower) membiarkan rahasia itu tersingkap bulan ini dengan memberikan rincian mengenai “Icare” yang informasinya dibagikan pemerintah kepada para dokter dan pemangku kepentingan terpilih.

Saat ini pemerintah membayar untuk skema layanan kesehatan sebesar 34 milyar ringgit (sekira Rp 110 trilyun) setiap tahun. Mereka ingin membebankannya kepada para konsumen di bawah “Pembiayaan Perawatan Kesehatan” yang mendapat tentangan dari dokter umum dan spesialis.

Para dokter menentang setiap skema yang mewajibkan warga negara memberikan sebagian pendapatan mereka –dalam kasus ini 10 persen dari gaji bulanan– sekalipun pembiayaan kesehatan itu ditujukan untuk konsumen.

Sistem yang sudah ada, terdiri atas jaringan rumahsakit umum dan klinik dan perawat di seantero negeri, sudah menyediakan layanan kesehatan yang murah, terjangkau, dan efektif.

“Mengapa membenahi sesuatu yang sudah berjalan cukup baik,” ujar Dr Ng Swee Choon, wakil ketua Asosiasi Praktisi Medis Swasta, sebuah kelompok dokter yang menentang Icare.

“Malaysia memiliki layanan kesehatan yang baik karena hampir 90 persen penduduk tinggal dalam jarak lima kilometer dari rumahsakit maupun klinik pemerintah,” katanya.

Ng berkata, sebuah forum yang digelar Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 18 Februari mengakui dalam laporan tahunan 2007 bahwa Malaysia menjalankan sistem layanan kesehatan yang efektif dan efisien serta layanan itu dinilai “sempurna.”

Saat ini 4,7 persen dari Produk Domestik Bruto dipakai untuk kesehatan, jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar delapan atau sembilan persen.

“Jauh lebih penting meningkatkan anggaran kesehatan dari persentase PDB ketimbang mengubah sistem,” kata rekan dokter-cum-aktivis T. Jayabalan.

Pemerintah justru bergerak menjauh dari penyediaan layakan kesehatan gratis ke sebuah skema pembiayaan yang akan dibebankan kepada seluruh warga negara, katanya.

Namun pemerintah menyatakan layanan kesehatan menjadi kian mahal setiap hari dan percaya membebankan pembiayaan ke warga adalah salah satu pilihan terbaik.

“Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama… tak akan ada perbedaan swasta dan pemerintah,” kata Menteri Kesehatan Liow Tiong Lai, menambahkan bahwa skema ini mewajibkan setiap orang berkontribusi saban bulan sebagai imbalan mendapatkan perawatan medis terbaik.

Saat ini, hanya orang mampu yang bisa membayar mahal dan mendapatkan rumahsakit swasta berfasilitas lengkap yang menjamur di seluruh negeri. Lainnya mendapatkan rumasakit pemerintah yang penuh sesak serta kekurangan fasilitas dan karyawan.

Icare diharapkan menyatu dengan sumberdaya Badan Kesehatan Nasional (NHC) yang akan membayar tagihan medis, menentukan orang sakit ke seorang dokter, dan mengatur perawatan sesuai jadwal.

Banyak orang tak mau mempercayakan sebagian gaji bulanan mereka diberikan ke NHC yang dikelola pemerintah. Mereka khawatir akan terjadi salah manajemen serta kroniisme dan nepotisme, seperti sektor publik lain.

“Kami khawatir pencurian dan bentuk korupsi lain akan merampas skema itu,” kata Dr Michael Jeyakumar, pengacara dari Partai Sosialis Malaysia.

“Saat ini pemerintah hanya meminta orang-orang menunggu dengan tenang hingga mereka menunjukkan apa yang terbaik untuk mereka,” katanya. “Tipe kebijakan dari atas-ke-bawah semacam ini sudah tak berlaku lagi.”

Menteri Kesehatan Liow muncul pekan lalu untuk menyatakan bahwa kelompok oposisi menyebarkan rincian “palsu” guna membingungkan publik tentang Icare.

Dia bilang, pernyataan bahwa 10 persen dari gaji warga akan diwajibkan untuk membiayai Icare adalah bohong. “Saya sendiri yang akan menentang skema itu jika terjadi,” kata Liow kepada The Star daily, 19 Februari.

Namun, menteri kesehatan maupun Perdana Menteri Najiv Razak mendapat tantangan dari kelompok oposisi untuk mempublikasikan seluruh rinciannya.

Pemerintah meminta warga Malaysia agak tak berspekulasi tentang Icare dan mempertimbangkan bila sistem itu memberi kesempatan untuk berkembang.

Pakatan Rakyat, yang beroposisi, mendesak warga agar mencabut dukungan kepada Barisan Nasional yang berkuasa. “Barisan Nasional tak dapat dipercaya dengan uang rakyat,” kata Jeyakumar.

Pakatan menolak Icare karena mengeksploitasi dan menggunakan isu ini sebagai bahan kampanye pemilihan umum yang akan digelar April 2013.

Sistem perencanaan top-down ini merupakan ciri khas Barisan Nasional yang memerintah negara ini sejak kemerdekaan pada 1957 dan didominasi Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO).

Kebijakan privatisasi layanan kesehatan publik bisa merusak Barisan Nasional yang memproyeksikan diri sebagai pelindung kepentingan sosial-ekonomi dari konstituen utamanya, rakyat Malaysia di pedesaan.

Para pemilih menolak Barisan Nasional memegang kekuasaan pada pemilihan umum tahun 2008 ketika hampir 49 persen suara beralih dari Barisan Nasional ke koalisi oposisi Pakatan Rakyat yang baru terbentuk dan dipimpin Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri pemerintahan Barisan Nasional.

Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional akan bertarung kembali untuk memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan umum yang akan berlangsung pertengahan tahun.

“Banyak anggota masyatakat tak menyadari implikasi dari skema itu,” kata anggota parlemen dari oposisi Charles Santiago kepada IPS.

“Pemerintah federal berpendapat Icare akan membuat layanan kesehatan lebih terjangkau dan efisien untuk publik,” kata Santiago.

“Tapi sebenarnya mereka memprivatisasi layanan kesehatan kami melalui skema jaminan kesehatan sosial yang hanya akan membebani rakyat, terutama rakyat miskin,” ujar Santiago yang mulai melakukan kampanye penyadaran kepada konstituennya di Klang, 30 kilometer dari barat ibukota.*(pantau/jb5)

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik