Jember (jurnalbesuki.com) - Lembaga Swadaya Masyarakat Mina Bahari menduga, Komisi B DPRD Jember setengah hati dalam menyelesaikan persoalan Pabrik Semen Puger. Meski enggan menyebutkan siapa orangnya, Mina Bahari menduga ada kepentingan tertentu untuk tidak mempertemukan manajemen semen puger dengan masyarakat.

Ketua LSM Mina Bahari Mohammad Sholeh mengatakan, sebelumnya dalam hearing bersama Komisi B, dijanjikan akan dipertumukan antara Mina Bahari mewakili masyarakat, manajemen pabrik semen puger, dispenda dan disperindag untuk klarifikasi. "Namun hingga berbulan-bulan, sama sekali tidak ada tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut," terang Sholeh.

Sehingga sangat wajar menurut Sholeh, jika dirinya menduga ada permainan antara Komisi B dengan Pabrik Semen Puger. Komisi B terkesan menghalangi dilakukannya konfrontasi antara pabrik semen puger dengan masyarakat. Padahal jelas-jelas dalam hearing sebelumnya mereka sendiri yang berjanji akan mempertemukan semua pihak.

Sholeh menambahkan, banyak sekali persoalan yang akan dipertanyakan kepada manajemen Pabrik Semen Puger. Diantaranya persoalan amdal meski mereka sudah beroperasi, persoalan tenaga kerja, bahkan persoalan bahan baku pasir besi yang didatangkan dari lumajang, yang diduga kuat secara illegal.

Diberitakan sebelumnya, Komisi C DPRD Jember juga menduga terjadi kebocoran pendapatan daerah dari sektor retribusi Pabrik Semen Puger. Setelah melakukan sidak, Komisi C menilai kapasitas produksi sebanyak seribu ton perhari, tidak bisa lagi dikategorikan uji coba. Karena itu pekan depan Komisi C berencana menggelar hearing gabungan bersama Komisi B, dengan menghadirkan manajemen pabrik semen puger, dispenda dan disperindag.(wins/jb1)