Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) – Ramai pembicaraan hilangnya kata Madrasah pada RUU Sisdiknas sebagai revisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditanggapi serius oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidlowi. Secara tegas Baidlowi menyatakan Fraksinya akan menolak.
“Jika frasa Madrasah dihilangkan dari draft
RUU Sisdiknas, maka Fraksi PPP menolak revisi UU Sisdiknas masuk prolegnas
prioritas. Artinya, tidak ada revisi," kata Baidowi dalam keterangannya,
Selasa 29 Maret 2022 sebagaimana dikutip tempo.co.
Dia menilai, RUU
Sidiknas 2022 seharusnya bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan UU No. 20
tahun 2003. Menurut dia, porsi Madrasah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,
seharusnya lebih diperhatikan dan diberikan dorongan yang baik untuk lebih
mengembangkan sistem pendidikan bukan dihilangkan dari RUU Sidiknas 2022.
"Dalam
UU Sisdiknas, frasa 'madrasah' telah disebutkan beberapa kali yaitu Ketentuan
Umum Pasal 1 nomor 25, Pasal 17 ayat 2, Pasal 18 ayat 3, Pasal 38 ayat 2, Pasal
51 ayat 1, Bagian ketiga, Pasal 56 ayat 1, ayat 3, ayat 4, Pasal 66 ayat
1," ujarnya.
Dia menjelaskan, menurut Data Statistik Pendidikan Islam
Kementerian Agama pada tahun 2019/2020 terdapat 82.418 lembaga pendidikan dari
tingkatan RA, MI, MTS dan MA.
Dari jumlah
tersebut menurut dia, sebanyak 95,1 persen adalah swasta dan negeri hanya 4,9
persen, sedangkan jumlah siswa pada semester genap 2019/2020 ada 9.450.198
Siswa,
"Seharusnya
Pemerintah harus berterima kasih dan bersyukur dengan adanya lembaga pendidikan
seperti madrasah, karena sudah membantu mencerdaskan anak bangsa dengan amanat
pasal 31 UUD 1945," katanya.
Baidowi
mengingatkan pemerintah untuk mematangkan konsep RUU Sisdiknas dan memastikan
agar frasa “madrasah” jangan dihilangkan. Hal itu menurut dia karena info
didapatkannya, dalam draf revisi UU Sisdiknas tidak memuat frasa madrasah.
"Menghilangkan
“madrasah” dalam RUU Sisdiknas adalah bentuk diskriminasi dalam dunia
pendidikan. Selama ini fakta menunjukkan bahwa sangat besar peran madrasah
dalam pendidikan di Indonesia," ujarnya.
Baidowi
menilai melalui peran madrasah yang sudah terbukti nyata terhadap pembentukan
generasi bangsa, maka seharusnya madrasah harus lebih diperhatikan, diperkuat
dan dicantumkan dalam Undang-Undang bukan malah dihapus.
Selama ini
menurut dia, sistem pendidikan madrasah sudah diakui dan berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan amanat UU no 20 tahun 2003.
"Jika madrasah tidak masuk dalam sistem pendidikan
nasional, para siswa akan kemana, apakah akan ditampung atau dialihkan ke
sekolah-sekolah di luar madrasah. Sekolah yang
ada saja tidak bisa menampung seluruh calon siswa yang ada saat ini,"
katanya.(tempo.co/hans)