Situbondo (jurnalbesuki.com) - Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Edy Wahyudi Mengaku sangat prihatin dengan diraihnya nilai E atas Kinerja Pemkab Setempat dibidang pengelolaan keuangan. Nilai E tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan RI atas tatakelola Pemerintahan dilingkungan Pemkab Situbondo.
Edy mengaku kuatir, nilai itu akan sangat berdampak pada Perolehan Dana Insentif Daerah (DID) bagi kabupaten Situbondo. Menurut Edy tidak satupun nilai B diperoleh dari sekian komponen yang dinilai. adahal, pada era pemerintahan sebelumnya, Pemkab Situbondo selalu mendapat nilai yang baik dari Kemenkeu RI.
“Kami berharap kedepan tatakelola pemerintahan Pemkab Situbondo lebih baik, sehingga tidak mendapat nilai E, ,”kata Edy Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Selasa (19/4/2022).
Menurut dia, salah satu kinerja Pemkab Situbondo yang masuk dalam kategori nilai E ada pada bidang tatakelola kemandirian keuangan daerah, bidang pelayanan dasar publik itu, ada angka partisipasi murni, angka akses sanitasi layak.
“Bahkan, pada bidang penurunan angka penduduk miskin jugs nilainya E. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mendapat nilai E,”bebernya.
Pria yang akrab dipanggil Edy menegaskan, jebloknya penilaian tatakelola pemerintahan ini, akan dipastikan berpengaruh terhadap perolehan DID.
“Jadi, kemungkinan besar pada tahun mendatang, Pemkab Situbondo tidak akan dapat DID. Sebab, beberapa bidang yang masuk dalam penilaian Kemenkeu RI mendapat nilai,"imbuhnya.
Edy mengatakan, karena tatakelola pemerintahan mendapat nilai E,seluruh komisi komisi di DPRD Situbondo akan melakukan kontrol sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. “Misalnya, anggota dewan akan melakukan fungsi bagutting dan pengawasan pada masing masing OPD mitra kerjanya, agar kinerja di pemerintah kabupaten ini benar benar bisa maksimal,” bebernya.
Edy menambahkan, agar tatakelola pemerintahan tidak mendapat nilai E kembali, pihaknya berharap kepada seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Situbondo, agar benar benar serius dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya.
“Jadi, jangan hanya ikut ke barat ke timur mengikuti kegiatan Bupati. Saya berharap pimpinan OPD lebih mementingkan tugas dan kerja, supaya penilaian terhadap kinerja OPD tersebut tidak jeblok lagi,"pungkasnya.(fbr)