Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemlihan umum (pemilu) mendatang tetap pada jadwal yang telah disepakati dengan DPR yaitu tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang.
Tito juga menegaskan agar pegaangan formal bagi semua kalangan harus mengacu pada penyelenggaraan pemilu yang telah secara formal disepakati dan diatur berdasarkan pertemuan antara pihak Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP. "Belum ada pembahasan lain, berarti pegangannya ya itu,' ujarnya disela rapat kerja di komisi II DPR, Selasa (05/04/2022).
Disinggung munculnya gerakan penundaan pemelu dan perpanjangan masa jabatan presiden, secara tegas mantan Kapolri itu menyatakan bahwa hal itu bersifat biasa dan hanya merupakan aspirasi saja.
Sementara, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 atau waktu pemungutan suara, tetap berpatokan pada kesepakatan yang diambil bersama antara pemerintah dan DPR, yakni pada 14 Februari 2024.
"Saya melihat lebih kepada aspirasi, tapi kalau saya, selama ini masalah pemilu, ya patokannya kita yang rapat terakhir di sini, di Komisi II," jelasnya. Diketahui bersama, beberapa waktu belakangan sejumlah elite politik dari menteri dan pimpinan partai politik menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
Selain itu, muncul pula suara wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Belakangan, suara wacana tiga periode didukung oleh kumpulan para kepala desa bernama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi). Mereka menyatakan akan mendeklarasikan diri mendukung Joko Widodo tiga periode menjabat presiden dalam waktu dekat.(kompas.com/hans)