Segarkan Birokrasi Awal Tahun 2023, Bupati Karna Mutasi 63 Pejabat

Iklan Semua Halaman

Segarkan Birokrasi Awal Tahun 2023, Bupati Karna Mutasi 63 Pejabat

11/01/2023


 Situbondo (jurnalbesuki.com) - Segarkan birokrasi di lingkungan Pemkab Situbondo awal Tahun 2023, Bupati Situbondo Karna Suswandi, melakukan mutasi sebanyak 63  pejabat dilingkungkan Pemkab Situbondo, yakni pejabat eselon II, III dan IV. Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan para pejabat  tersebut, dilaksanakan di Pendopo Kabupaten  Situbondo, Rabu (11/1/2023).


Sejumlah pejabat yang dimutasi pada awal Januari  2023, diantaranya, Sruwi Hartono dipromosikan sebagai  Kapala Pelaksana (Kalaksa)  BPBD Situbondo, Timbul Surjanto dipromosikan sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), sedangkan  Direktur RSD Asembagus, yakni  dr Sandy  Hendrayono,  dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten  Situbondo. 


Bupati Situbondo Karna Suswandi   mengatakan, jika mutasi jabatan merupakan kegiatan wajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain merupakan kebutuhan organisasi dan soliditas para pimpinan OPD  dilingkungan Pemkab Situbondo.


"Kegiatan mutasi para pejabat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Dengan harapan, para pejabat yang menempati dan menduduki jabatan baru itu dapat meningkatkan kreatifitasnya, untuk kemajuan Kabupaten Situbondo ke depan,"ujar Karna Suswandi, Rabu (11/1/2023).


Menurut dia, pihaknya  meminta kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang baru. Sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik. 



"Jangan lama-lama menyesuaikan dengan jabatan barunya. Kepada yang baru (pejabat -red) jangan malu-malu untuk belajar ke seniornya,"bebernya.


Bupati Karna Suswandi berharap kepada para pejabat untuk intens turun langsung ke masyarakat. Sehingga segala persoalan yang ada bisa segera ditangani. 


"Khusus untuk para Camat dan Kepala Puskesmas, saya minta untuk tahu lebih awal segala peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Jangan sampai Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Forkopimda lebih awal tahu. Oleh karna itu, sering-seringlah turun ke masyarakat," pungkasnya.(ary)