Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) - Kritik dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Industri Halal yang diberlakukan Indonesia sebagai aturan terlalu ketat dan mekanisme berlebihan mendapat respon langsung dari ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf.
Menurut pria yang biasa disapa Gus Yahya itu, Sertifikat halal merupakan hasil aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan produk-produk yang beredar dimasyarakat mendapatkan kepastian halal karena mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam.
"Protes dan kritik AS ya boleh-boleh saja, tetapi kita punya kedaulatan sendiri untuk membuat peraturan tentang semua hal didalam masyarakat sebagai bentuk perlindungan," ujarnya di Gedung PBNU Jakarta sebagaimana dilansir Nuonline pada selasa (22/04/2025).
Gus Yahya tak mempersoalkan kritik AS yang keberatan dengan peraturan soal sertifikasi halal di Indonesia. Namun ia mengingatkan, semua barang masuk ke Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Kalau Amerika keberatan ya itu urusan mereka. Kalau mereka memasukkan barang ke sini harus ikut aturan kita. Sekarang saja mereka soal tarif juga membuat masalah seperti itu. Ini juga kan bukan cuma Indonesia, ada juga negara lain yang membuat aturan lain yang sama, apalagi negara-negara Islam yang jelas-jelas menyatakan sebagai negara Islam jelas aturannya mungkin lebih ketat daripada aturan produk halal kita," jelasnya.
Sebelumnya, melalui laporan tahunan United State Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang AS dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) 2025, Pemerintah AS menilai Indonesia masih menerapkan berbagai hambatan perdagangan yang mengganggu akses pasar bagi produk dan layanannya.
AS mengkritik implementasi sertifikasi halal wajib di Indonesia yang tidak transparan dan memberatkan eksportir asing. Beberapa peraturan ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada WTO.(hans/nuo)